krisis ekonomi indonesia

Bukan perkara mudah ketika harus berhadapan dengan masalah krisis yang membelit perekonomian. Kebijakan yang diambil harus hati-hati lantaran penuh dengan risiko.
Karena besarnya risiko terkadang menyiutkan nyali dan keberanian pemimpin negara dalam mengambil kebijakan. Terlebih jika kebijakan yang diambil berimbas pada risiko hukum.
Dengan situasi saat ini, di mana ekonomi tengah diuji, Indonesia perlu pemimpin yang tidak hanya cerdas tapi juga berani. "Dalam situasi krisis ekonomi saat ini, harus memiliki pemimpin yang berani mati dalam pemerintahan. Harus berani, bisa mengambil risiko dan jangan mengambil untung pribadi," ujar direktur utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro saat diskusi inspiring Leadership di PPM Jakarta, Sabtu (7/9).
Ismed menuturkan, pemimpin harus membenahi segala hal yang tidak beres. Dia menceritakan pengalamannya saat ditunjuk menjadi salah satu bos perusahaan pelat merah. Saat pertama kali menjabat Dirut RNI, banyak ketidakberesan mekanisme di perusahaan itu.
Dia tidak memungkiri banyak pandangan bahwa BUMN adalah ATM bagi koruptor dan politisi. "BUMN itu tempat praktik politik, lengah dan macem-macem sedikit bisa bahaya," ucapnya.
Ismed juga menuturkan, seorang pemimpin harus bisa memposisikan diri dengan baik dan bisa menjadi model untuk karyawannya. Dia mengklaim menggunakan mobil dinas, dan tidak mengambil dana perjalanan dinas. "Tidur di mess bersama karyawan." klaimnya.
Ismed juga membanggakan diri ketika harus berhadapan dengan berbagai ancaman saat pertama kali duduk sebagai bos RNI. "Dulu saat saya baru masuk RNI, banyak samurai-samurai yang mau menibas kepala saya," ucapnya.


mah serta mental mental korup para pejabat pejabat yang makin sulit dikendalikan selama pemerintahan SBY

Apalagi akhir tahun 2013 dan Tahun 2014 adalah merupakan tahun politik dimana efektifitas pemerintahan SBY –Budiono hanya 4 bulan saja yaitu dari bulan September 2013 ke Desember 2013 , sebab tahun depan SBY dan menterinya sudah mulai sibuk melakukan konsolidasi politik untuk kepentingan parpol mereka



Oleh karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menghimbau kepada seluruh elemen serikat buruh untuk mewaspadai kemungkinan terburuk akan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang kan berdampak pada PHK besar besaran .



Serta mengawasi aset aset aset negara yang berbentuk BUMN agar tidak dijarah oleh elit politik yang berada di pemerintahan untuk kepentingan kampanye



Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu juga mendesak KPK untuk segera menuntaskan seluruh kasus korupsi yang mengarah pada SBY seperti kasus bank Century serta kasus suap dengan tertangkap kepala SKK Migas Rudy Rubiandini



Federasi Serikat pkerja BUMN Bersatu juga menghimbau KPK Dalam kasus suap kepala SKK Migas ,KPK harus menjadikan pintu masuk untuk menangkap para mafia minyak yang selama ini sudah menjarah uang negara yang jumlahnya trilyunan rupiah selama pemerintahan dipegang SBY .



Selain itu berdasarkan  pada UU Migas , Perpres Nomor 9 tahun 2013 tentang  Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pasal (3) Ketua Komisi Pengawas Menteri ESDM, dan pasal 9 ayat (1) Kepala SKK Migas bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” FSP BUMN Bersatu meminta KPK harus memanggil SBY sebagai saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus suap kepada kepala SKK MIGAS